Seluk Beluk Letter of Intent (LOI) besrta Contohnya

Definisi Letter of Intent (LoI)

Letter of Intent adalah  suatu surat resmi dalam bisnis, secara hukum kedudukannya tidak mengikat bagi para pihak yang tersebut didalamnya, dibuat oleh seorang pemilik bisnis, pengusaha, atau perusahaan, untuk menyampaikan ketertarikan, keinginan, niat, minat, atau maksud bisnis secara serius, rinci, ringkas dan jelas, tindak lanjut serta transaksi apa yang akan dijalankan, dan kemampuan untuk melaksanakannya, kepada pemilik bisnis, pengusaha, atau perusahaan lain.

LOI pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia.Namun pada prakteknya, khususnya di bidang komersial, LoI sering digunakan oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa LoI mencakup hal-hal sebagai berikut:

  1. LoI merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian)
  2. Konten atau isi materi dari LoI hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja
  3. LoI memiliki tenggang waktu, dengan kata lain hanya bersifat sementara,
  4. LoI biasanya tidak dibuat secara formal serta tidak mengisyaratkan kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci.

Kekuatan Hukum antara LoI dan Perjanjian

LOI adalah dokumen resmi bisnis yang pada dasrnya tidak mengikat secara hukum, dan tidak bisa diterapkan atau dipaksakan secara hukum. LOI bukan suatu persetujuan kontrak (contract agreement) yang kemudian mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum. LOI hanya suatu dokumen resmi bisnis yang menyatakan adanya niat atau minat serius pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu.

LOI menyerupai persetujuan kontrak tertulis, tapi biasanya tidak mengikat para pihak secara keseluruhan. Ketentuan dalam LOI yang kemudian mengikat antara lain; seperti persetujuan tak-mengungkapkan (non-disclosure agreement), persetujuan untuk bernegosiasi dengan maksud baik, atau perihal yang menjanjikan penyediaan hak eksklusif untuk bernegosiasi.

Pada dasarnya, LOI belumlah melahirkan suatu Hubungan Hukum karena LOI baru merupakan persetujuan prinsip yang kemudian dituangkan secara tertulis, artinya LOI yang diwujudkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang kemudian menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian.

Kekuatan mengikat dan memaksa LOI pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan yang baku tentang LOI dan materi muatan LOI itu diserahkan kepada para pihak yang berkaitan dengan pembuatannya.

Di samping itu, walaupun LOI merupakan perjanjian pendahuluan,bukan berarti LOI tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.

Terkadang, suatu perjanjian diberi nama LOI. Artinya, penamaan dokumen tersebut tidak sesuai dengan isi atau konten dari dokumen tersebut. Sehingga LOI tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian.

Dalam hal suatu LOI telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka kedudukan dan/atau keberlakuan LOI bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang tercatat dalam LOI.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa LOI dapat mengikat para pihak, apabila content/isi dari LOI itu sendiri telah memenuhi unsur perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, dan bukan sebagai pendahuluan sebelum membuat perjanjian, sebagaimana maksud pembuatan LOI sebenarnya.

Berikut Adalah Contoh dari LoI (Letter of Intent) :

Surat Perjanjian Franchise/Waralaba

Menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan Waralaba atau Franchise ialah: “Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu”.

Franchise adalah sistem pemasaran barang dan atau jasa dan atau teknologi, yang didasarkan pada kerjasama tertutup dan terus menerus antara pelaku-pelaku independent (maksudnya franchisor dan franchisee) dan terpisah baik secara legal (hukum) dan keuangan, dimana franchisor memberikan hak pada individual franchisee, dan membebankan kewajiban untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan konsep dari franchisor (European Code of Ethics for Franchising, 1992, p. 3). (more…)

Akta Jual Beli Saham

Untuk melakukan penjualan seluruh saham yang dimilikinya di dalam perseroan terbatas harus telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.

Penjual bagian saham PT dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak memindahkan kuasa ini kepada orang lain dan mencabut kembali pemindahan kuasa, untuk meminta kepada Direksi Perseroan, agar surat-surat saham yang dijual itu. (more…)

Kerjasama Penjualan dengan sistem Konsinyasi (Titip Jual)

Kerjasama penjualan konsinyasi, dalam pengertian sehari-hari disebut dengan penjualan dengan cara penitipan atau “titip jual”. Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi dengan besaran tertentu. Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. (more…)

Addendum Pengakuan Hutang

Addendum Pengakuan Hutang merupakan surat atas perubahan besaran atau jangka waktu, atau ketentuan atas Akad Kredit atau Akta Pengakuan Hutang yang pernah dibuat sebelumnya di antara para pihak. (more…)