Surat Panggilan Sidang (Relaas) dan Berita Acara Penyampaiannya

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Hakim dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat(2) UU Nomor 24 tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi diharuskan memanggil para pihak yang berperkara untuk dapat memberikan keterangan yang diperlukan yang terkait dengan permohonan, dalam hal ini melalui dokumen berupa Surat Panggilan Sidang.

Untuk memastikan bawa surat tersebut telah sampai kepada pihak yan dituju atau yang mewakili, maka MK juga mengeluarkan dokumen “Berita Acara Penyampaian Surat Panggilan Sidang” yang harus ditandatangani oleh penerima surat panggilan tersebut. (more…)