KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK

Setelah era reformasi, makin banyak bermunculan organisasi profesi dari kelompok profesi sejenis, contoh: IAI untuk para akuntan, IDI untuk para dokter, dan PGRI untuk para guru, dan wadah organisasi untuk pejabat keuangan publik (pemerintah/negara) adalah Departemen Keuangan RI. Setiap organisasi tersebut makin menyadari perlunya membuat kode etik untuk menjadi pedoman perilaku bagi para anggotanya, tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sekaligus untuk melakukan pengendalian perilaku para anggotanya.

Kode Etik Pejabat Keuangan Publik dimaksudkan untuk menegakkan dan memelihara standar aturan tingkah laku profesional yang tinggi sebagai pedoman atau kerangka acuan bagi para pegawai/pejabat di lingkungan organisasi. Tujuannya agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pekerjaan, baik pekerjaan audit maupun non audit sehingga dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok.

Pejabat keuangan publik dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dalam hal:

  • Daya tanggap (responsiveness) terhadap tuntutan publik,
  • Menterjemahkan dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan,
  • Evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan (accountability)

Bila seorang profesional benar-benar menghayati profesinya dan mau mematuhi kode etik yang ditetapkan atas dasar kesadaran diri dalam melaksanakan profesinya, maka sebenarnya ia telah menjalani kehidupan sesuai dengan hakikat manusia seutuhnya, yaitu hidup dengan menyeimbangkan pemenuhan PQ, IQ, EQ dan SQ.

Download slide: Kode Etik Bagi Pejabat Keuangan Publik (425)

Leave a comment

0 Comments.

Leave a Reply


[ Ctrl + Enter ]

*